Kantor Polisi Pamong Praja sebagai perangkat desentralisasi secara normatif sesuai undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Kantor Polisi Pamong Praja mengalami perubahan kedudukan dari perangkat dekonsentrasi menjadi perangkat dosentralisasi (Aparat Pemerintah Daerah). Kantor Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah bertugas untuk menegakkan pelaksanaan Pe…